Kami minta Pj Bupati segera Datang menyelesaikan konflik ini dan Menyerahkan SK Pelantikan Raja kami . Jangan kami diadu domba seperti ini
—————–
KABARNYATA.COM- Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Kecamatan Amahai di usir warga Negeri Haruru di Kantor Negeri Haruru, Kamis, 5 Oktober 2023.
Kabag dan Camat diusir lantaran mereka menegosiasi untuk membuka palang yang ada di Kantor Negeri Haruru. Masyarakat Negeri melakukan pemalangan Kantor Negeri ini lantaran komentar kepala Bagian Pemerintahan di Media masa tentangan tidak Sahnya/ilegal Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Haruru Tanggal 11 September 2023 oleh Pj Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy.
Tanggal 11 September 2023 Pj Bupati Maluku Tengah melantik Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Haruru, KPN Waru, KPN Abubu, Pj.KPN Tiou, Pj KPN Leinitu, Pj KPN Kariu, Pj. KPN Teluti Baru, dan Pj KPN Ruta, .
Menurut Kabag Pemerintahan, pelantikan KPN oleh Pj Muhamat Marasabessy adalah tidak Sah. Argumen ini tanpa Dasar Hukum yang jelas. Karena yang dapat memutuskan sah tidaknya keputusan Bupati adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itulah kondisi konflik terjadi di Negeri.
Masyarakat meminta Pj Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa untuk datang mengatasi Konflik di Negeri ini dan menyerahkan SK Pelantikan KPN Negeri Haruru yang sudah dilantik oleh Pj Bupati Muhamat Marasabessy tanggal 11 September 2023 lalu. Mata Rumah waelaruno ini Sah menurut Keputusan Mahkamah Agung. Jangan Menghalangi perjuangan kami selama ini mencari keadilan.
” Kami minta Pj Bupati segera Datang menyelesaikan konflik ini dan Menyerahkan SK Pelantikan Raja kami . Jangan kami diadu domba seperti ini.. Kami Mata rumah ini sudah memiliki Keputusan Mahkamah Agung. Raja kami sudah dilantik . Semua Proseder telah kami jalani. Kami sudah bertemu Camat sekian kali, Sudah bertemu Kabag, Bahkan kami bertemu langsung dengan Pj Bupati Maluku Tengah dengan membawa Berkas dokumen . Apa lagi yang kurang dari kami.” pinta masyarakat.
” Pa Camat eee …Sio katong ini Negeri adat sama deng Negeri Amahai, katong ade kaka saja, kanapa biking katong Negeri bagini, .” ungkap warga.
Paulus wairaruno Pada saat di jumpai kabarnyata menyampaikan bahwa.”Belakangan ini terjadi keributan berdasarkan ketidakpuasan masyarakat. terhadap pelantikan saudara kami tgl 11 kemarin, dan sampai saat ini belum di serahkan SK. oleh Pemda sehingga pemalangan kantor ini spontan kerjasama masyarakat.” katanya
“Kami cuman menginginkan bagaimana ada 2 butir permintaan yang harus di selesaikan dan bisa terjawab. Pj Bupati harus serahkan SK. kepada raja depenitif Negeri yang su dilantik dan tindaklanjuti kasus tindak pindana pemalsuan keterangan pengganti ijazah palsu. Karena beliau ini kan sudah ditahan 21 hari otomatis masyarakat tidak senang” lanjutnya
Mari serahkan Sk pelantikan itu sehingga konflik dimasyarakat tidak terjadi seperti ini. Mau tahan SK itu par apa bapa ee, Katong pung Raja su dilantik oleh Pj Bupati . Lalu mau apa lai. kalu bilang SK seng Sah Bapa dong dari Pemda sandiri Pi gugat Bapa dong pung SK sandiri di pengadilan jua.. Jadi mari bapaee jaga negeri-negeri Adat ini.Harapnya.
Menjelang Pemilu 2024 Masyarakat memintah Pj Bupati Maluku Tengah dapat cepat menyelesaikan konflik di masyarakat terkati dengan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri tanggal 11 September 2023 oleh Pj Bupati Muhamat Marasabessy dengan menyerahkan Surat Keputusan Bupati. sehingga stabilitas keamanan menjelang Pemilu 2924 aman dan damai.
Pesan Presiden RI Joko Widodo menjelang Pemilu 2024
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan, kepada semua pihak menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri ketika memasuki tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak pada 2024.
Dengan menjaga dua hal itu tetap kondusif, tentunya pertumbuhan ekonomi dalam negeri dapat tumbuh positif.
“Masuk ke tahun politik ini yang tinggal satu tahun lagi, ada pilpres, ada pileg, betul-betul harus kita jaga dengan baik stabilitas politik, stabilitas keamanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada,” ujar Presiden melalui keterangan pers pada Rabu (11/1/2023).
Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. Presiden juga menegaskan agar masyarakat jangan sampai menjadi korban politik, terutama politik identitas.
“Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas,” tegas Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).
Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta jajaran TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan sebagai bentuk upaya menjaga keamanan menjelang tahun politik.
“Betul-betul harus memiliki, tahun ini sudah masuk tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil segera diredakan, saya titip betul masalah ini,” lanjut Presiden. ( KN-AS01)
