KABARNYATA, JAKARTA —Rahmat Bagja Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI enggan memberikan penjelasan lebih lanjut soal usulannya membahas opsi penundaan Pilkada Serentak 2024. Opsi tersebut sebelumnya dikritik banyak kalangan.
“Untuk persoalan itu (opsi tunda pilkada) dibahas dalam rapat tertutup, sehingga saya tidak bisa komen,” kata Bagja kepada wartawan usai menghadiri acara peluncuran kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ di Kantor Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Bagja mengatakan, usulan untuk membahas opsi penundaan pilkada itu bukan usulan resmi lembaganya. Usulan tersebut hanya sebatas bahasan diskusi dalam forum kementerian/lembaga bersama Kantor Staf Presiden (KSP). Bagja mengaku juga tidak akan mengusulkan opsi tersebut secara resmi karena penentuan jadwal Pilkada Serentak 2024 merupakan domain Pemerintah dan DPR RI. Bagja juga membantah bahwa opsi yang dilontarkannya itu menimbulkan kegaduhan.
Bagja, sebelumnya mengusulkan agar semua pihak terkait mulai membahas opsi menunda gelaran Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) bertemakan Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu Serta Strategi Nasional Penanggulangannya di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Ketua Bawaslu RI ini mengusulkan penundaan karena ada sejumlah masalah besar yang berpotensi terjadi apabila Pilkada Serentak dilaksanakan sesuai jadwal pada 27 November 2024. Masalah pertama adalah pelaksanaan tahapan pilkada beririsan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Sumber : Republika
