Oleh : Baim Abdullah Rumadaul | Wartawan Online kabarnyata.com
Bula, Kabarnyata.com– Pemerintah bersih yang hendak kita bangun dan wujudkan, disamping adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sesungguhnya juga pemerintahan yang baik, dalam arti mampu menjalankan roda pemerintahan, tanggap terhadap persoalan dan keinginan rakyat, transparan dan semua yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
Keingginan mutlak tampa ada tawaran harapan bersama masyarakat Kabupaten SBT tertumpu pada sebuah ikrar yang di ucapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten SBT mengawali kepemimpinan kedua menuju masadepan negeri Ita Wotu Nusa.
Pemerintahan yang bersih dan efektif seperti inilah yang saya yakini akan dapat mengemban tugas dengan baik, terbebas dari perilaku yang mencederai rakyat, sehingga akhirnya benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin.
Gubernur Maluku, Irjen. Pol. (Purn). Drs. Murad Ismail, bertempat di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (26/2) Ambon, telah melantik pasangan Abd. Mukti Keliobas-Idris Rumalutur menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SBT periode 2021-2026. Pelantikan atas nama Menteri Dalam Negeri itu, dilakukan secara virtual bersamaan dengan Kabupaten Kepulauan Aru mengingat pandemi Covid-19.
Dimana, pasangan Mukti-Idris memenangi Pemilukada SBT, yang diikuti 3 pasangan calon. Kemenangan ini sempat digugat ke MK, dimana akhirnya MK memutuskan menguatkan penetapan KPUD SBT atas kemenangan pasangan yang diusung Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai PKPI dan Partai NasDem.
Menyonsong Kabupaten SBT yang baru menyusul kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021–2026 tentu memiliki aspek dan pekerjaan rumah yang menumpuk.
Posisi masyarakat pada saat ini berharap akan adanya perubahan yang signifikan dan akan terwujud bila pemimpin kedepan serius dengan bertahap menggarap semua aspek dan jenis pembangunan sesuai dengan peruntukan yang berujung pada penentuan skala prioritas untuk membangun Kabupaten SBT, agar bisa maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu harus dilakukan pembangunan secara merata.
Dan tidak ada pengkotakkan pembangunan hanya pada satu dua daerah tertentu yang menjadi basis pemilihnya saja, tapi harus kepada seluruh daerah yang menjadi bagian dalam Ita Wotu Nusa.
Berdasarkan hasil Pilkada beberapa bulan yang lalu masyarakat menginginkan perubahan, ada harapan masyarakat seperti pembenahan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah sebelum akhirnya merambah pada pembenahan disektor lain.
Misalnya terus ditingkatkan kualitas pendidikan yang saat ini sudah berjalan walaupun hanya sebagian kecil daerah saja, peningkatan mutu kesehatan, peningkatan aset pariwisata, penggalian potensi daerah untuk melakukan pembangunan berbasis keunggulan lokal, penggalakan usaha-usaha dibidang jasa dan sebagainya.
Pilkada langsung memang akan menjawab kebutuhan dan harapan dari masyarakat tersebut. Dengan pemilihan langsung, kepala daerah mendapatkan mandat sosial dan dukungan masyarakat lebih kuat serta terwujudkanya kontrak sosial antara pemilih dengan yang dipilih.
Namun perlu diingat bahwa penyelewengan kekuasan senantiasa berada di depan mata, mengingat para kandidat kepala daerah itu telah mengeluarkan ratusan hingga milyaran rupiah untuk meraih kursi kekuasaan Seorang pemimipin daerah yang ideal harus mempunyai kredibilitas dan elektabilitas yang tinggi. Kredibiltas tersebut melingkupi integritas dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Sedangkan elektabilitas berkaitan dengan dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap pemimpin daerah.
Maka, untuk melahirkan seorang pemimpin yang ideal, kuncinya ada pada media yang digunakan untuk proses rekrutmennya.
Seorang pemimpin daerah juga harus benar-benar mampu mengangkat sebuah perubahan yang baik. Karena seringkali program-program mereka tidak ada pengaruhnya dan tepat sasaran. Selain itu, pemimpin daerah yang baik harus bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakatnya.
Periode kedua ini bukanlah periode samua cari jabatan atau yang menang cari jabatan bukan, tapi siapa yang punya talenta bekerja untuk kepentingan Ita Wotu Nusa, sebab seorang pemimpin di nilai baik dan tidak baik kinerjanya tergantung pada periode tarakhir ini.
Dan siapa yang punya inovasi disitulah yang bisa rakyat harapkan agar nama sang pemimpin juga baik dimata rakyat dan pemerintahanya. Sebab, ada banyak tugas yang belum kita capai secara maksimal yang kita inginkan bersama.
Hal ini dimulai dari penataan birokrasinya dengan baik kemudian tugas-tugas pada periode yang lalu harus di selesaikan sebab periode kedua ini adalah melanjutkan visi dan misi pada periode pertama. Tugas yang pertama harus kita dukung penuh yang di katakan Bupati pada beberapa bulan yang lalu di Maluku Tengah bahwa “One OPD One Inovasi” (Satu OPD satu inovasi).
Kemudian tentang pelayanan publik dimana kita di kejutkan dengan kritikan terkait keterpurukan dalam pelayanan publik. Pertanyaanya kenapa pelayanan publik kita dikatakan keterpurukan padahal di lain sisi Kabupaten kita justru pelayanannya yang paling baik ini juga berdasarkan pada kurangnya keterbukaan pada informasi publik dimana pemanfaatan media baik elektronik, cetak dan on line dan media masa lainya minim dalam pengap detan setiap informasi yang terjadi di daerah ini.
Jalan keluarnya adalah di periode kedua ini harus di perlukan kerja sama yang baik dari OPD terkait bersama media dalam setiap kerja pemerintahan yang baru kita perjuangkan dan melakukan kegiatan pelantikan pada beberapa hari lalu di Ambon.
Hal yang membuat birokrasi lemah kinerja adalah mekanismenya yang sangat hirarkis. Ini terlihat dari budaya kerja bahwa setiap pekerjaan/urusan harus menunggu petunjuk, perintah, dan persetujuan dari atasan. Akibat dari kreativitas, inisiatif dan sikap kemandirian para birokrat kurang berkembang.
Karena itu birorasi harus bisa dipahami, melalui peran dan kemampuannya, menunjang pelaksanaan system pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti salah satu kondisi birokrasi yang professional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat (public service), sehingga cita-cita, inisiatif dan upaya-upaya birokrasi perlu diarahkan guna memiliki wawasan pelayanan public.
Birokrasi hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan pelayanan kepada penguasa, dengan tujuan untuk memperluas dan memperbesar serta mempertahankan kekuasaan. Dengan reformasi birokrasi yang dilakukan, konseppelayanan pun dilakukan perubahan, dari orientasi pelayanan penguasa sampai saatnya menuju orientasi pelayanan public.***
#OneOPDOneInovasi
#ItaWotuNusaBekerja
#GumumaeBekerja
