Masohi, Kabarnyata.com– NASIB sial dialami 202 tenaga guru kontrak yang mengabdi di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Terhitung, Kamis (21/01) Genap dua tahun, mereka tidak menerima upah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Meski berbagai upaya komunikasi sudah dilakukan. Baik melalui lembaga taktis, LSM maupun dorongan para tokoh kabupaten tersebut, namun tidak membuahkan hasil.
Legilstaif (DPRD) maupun Eksekutif (Pemkab) Malteng seakan tutup mata, tidak mempedulikan nasib mereka. Masalah ini sudah sejak Januari 2019 lalu.
Informasi yang berhasil dihimpun team media ini, 202 guru honorer melalui Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Guru Kontrak pernah melakukan audiens dengan jajaran anggota DPRD dengan maksud meminta bantuan pengawalan. Namun pertemuan hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 tidak berarti apa-apa.
Padahal, kehadiran mereka kala itu dengan harapan, wakil rakyat dapat menyuarakan nasib mereka di hadapan sang bupati, Tuasikal Abua. Bukan saja dengan legislatif mereka mencari keadilan sosial. Para guru ini juga pernah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Tengah. Sia-sia semua upaya yang
mereka lakukan.
Nasib 202 tenga kontrak ini pun mendapat perhatian dari berbagai pihak di kabupaten tertua di Maluku tersebut.
Azis Mahultte, menyebut dirinya sebagai pemerhari guru kabupaten bertajub Pamahanu Nusa. Hentihu menulis keresahannya di akun media sosial (Facebook) pribadinya.
Dengan gamblang dia meminta perhatian seluruh pihak. Tertama anggota DPRD untuk memperjuangkan hak 202 guru tersebut dihadapan Pemkab Malteng.
“Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) Malteng suara lantang/tegas akan memperjuankan untuk dibayar honor lewat APBD. Namun sampai saat ini sirnasemua. oleh sebab itu dimintakan dari Dewan dan Pemda mohon punya sikap resmi mengeluarkan suatu pernyataan bersama untuk Honor mereka apakah dibayar atau tidak dibayar. sehingga mereka bisa mengetahuinya secara jelas,” tulis Mahultte.
Dalam ciutan tersebut, Mahulette singkat menjelaskan, setelah beralih kewenangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten Maluku Tengah dalam hal persoalan guru kontrak baik pada jenjang tingkat PAUD, SD dan SMP terdapat ratusan orang yang menjadi korban.
“Ratusan orang yang telah mengabdi menjadi pahlawan tampa jasa kurung waktu 2 tahun tanpa dibayar seper-sen-pun,” akuinya.
Dirinya meminta kejelasan sikap Legilatif Malteng dan Eksekutif terhadap persoalan tersebut.
Penelusuran berlanjut hingga menemukan data dari Ampi Hukubun. Salah satu wartawan di Maluku tengah yang juga menyampaikan hal yang sama.
Ia melaporkan, terhitung 2 tahun sudah para guru honorer atau guru kontrak ini belum dibayar gajinya, akan tetapi mereka terus mengajar untuk mendidik generasi muda Maluku Tengah, agar tidak kalah bersaing dengan kkabupaten kabupaten lain di Indonesia.
Menurut Ampi Hukubun, baik Bupati mapun Pimpinan dan Anggota DPRD Maluku Tengah tidak mampu untuk memperjuangkan nasib guru guru honorer Ex Maluku tersebut.
“Para Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat tersebut sibuk dengan urusan masing masing, nasib rakyat kecil yang membutuhkan pertolongan mereka sebagai wakil rakyat diabaikan begitu saja,” lapor Ampi sebagaimana dikutip dalam laporan Mapikor TV.*** KN-02
