Langgur, KabarNyata.com : BUPATI Maluku Tenggara (Malra) Drs. Hi M Thaher Hanubun membuka dengan resmi Forum Perangkat Daerah Bidang Pariwisata, Rabu (03/03).
Forum perangkat Daerah dalam kajiannya merupakan forum antar pemangku kepentingan, yang cukup strategis Dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
Forum perangkat Daerah juga berfungsi sebagai ruang harmonisasi usulan kecamatan, yang di integrasikan dengan kebijakan pembangunan sektoral.
“Di dalam forum ini, usulan yang sudah di sepakati harus di bahas, di boboti dan diberikan rekomendasi terkait indikasi sumber pendanaan. Hasil dari forum ini, hendaknya dapat di tindaklanjuti oleh dinas teknis dalam pembahasan di tingkat provinsi dan Pusat,” ungkap Hanubun.
Orang nomor satu di Kabupaten Maluku Tenggara itu secara khusus menegaskan, usulan yang di bahas dalam forum Rakortek, Musrenbang Nasional dan usulan DAK fisik, agar benar-benar mempertimbangkan ketersediaan lahan dan data dukungan.
Hal-hal yang berkaitan dengan usulan masyarakat, yang merupakan kebutuhan riil, harus menjadi perhatian. Tentu dengan memperhatikan ketentuan terkait kewenangan dan sumber – sumber pendanaan.
“Bidang pariwisata sesuai dengan RPJMD merupakan salah satu sektor unggulan Daerah. Hal ini tentu didasari kondisi dan karakteristik daerah, yang kaya akan potensi sumber daya pariwisata, Namun demikian dapat kita lihat bahwa sektor ini belum optimal dikelola, dalam rangka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat secara Maksimal,” jelas Hanubun.
Arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata sesuai RPJMD lanjutnya, bagaimana menarik wisatawan untuk berkunjung dan mereka betah untuk tinggal artinya. Segala upaya untuk mewujudkan kondisi nyaman, harus diciptakan.
“Bahwa kita harus mempersiapkan diri. Berbenah dan siapkan segala hal, yang memungkinkan berbagai elemen siap melaksanakan pelayanan pariwisata yang Baik. Di Dalam masa pandemi Covid 19, tentu aktivitas pariwisata mengalami kelesuhan,” akuinya.
Hanubun mengakui, dampak ekonomian bagi pelaku wisata pasti sangat tidak menguntungkan.
“Namun demikian, upaya kita untuk mempersiapkan diri harus terus dilakukan,” tekannya.
Kabupaten Malra kata dia, harus mampu mengupayakan penguatan aspek SDM, kelembagaan, fasilitas dan atraksi, harus menjadi gerakan kita bersama. Pemerintah, Masyarakat dan swasta saling bersinergi mengembangkan pariwisata berbasis keunggulan Desa.
Dipaparkan, tahun 2020 lalu juga sudah di bentuk desa wisata di kabupaten tersebut.
Hal ini merupakan langkah awal, kedepan dalam rangka pengembangan desa dan kawasan pedesaan. Untuknya inovasi desa harus dilakukan. Berbagai potensi ada di tiap-tiap desa harus di kembangkan dengan insisiasi Dari pemerintah dan masyarakat desa setempat.
“Pemerintah daerah akan melakukan pengembangannya.Demikian halnya dengan upaya pengembangan kawasan strategis lainnya,” pungkasnya.*** KN-011
