Ambon, Kabarnyata.com– Memang kita mengharapkan ada penertiban baik dari pemerintah, perindustrian dan perdagangan dan juga dari keamanan, dari peraturan pemerintah juga ada tugasnya, ESDM itu juga mengadakan kerjasama dengan polri untuk penertiban dan pengawasan solar-solar di Maluku.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR-RI Saadia Uluputty usai memberikan materi dalam sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019
Tentang penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis BBM tertentu (Minyak Solar), Selasa (02/03).
Dikatakan, Maluku sebagai salah satu sentra lumbung ikan nasional (LIN) selain Maluku Utara, sudah melalui pertimbangan yang matang oleh Pemerintah Pusat. Ada tiga lokasi yang saat ini ditetapkan sebagai alternatif untuk pembangunan lokasi LIN.
Ketiga lokasi itu adalah perbatasan Desa Tulehu dan Desai Waai, perbatasan Desa Waai dan Desa Liang, serta lokasi yang mengarah ke Desa Liang. Secara administrasi, tiga lokasi alternatif itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan berjarak sekitar 30 kilometer dari Kota Ambon.
Anggota Komisi VII DPR-RI Saadia Uluputty mengingatkan adanya program strategis nasional LIN di Maluku harus sinergik dengan ketersediaan infrastruktur BBM dan lanjunya mobilisasi para nelayan.
“Informasi yang seluas-luasnya, sering juga kami dapatkan keluhan soal bagaimana apa-apa yang perlu disiapkan misalnya membangun pertashop, juga membeli dan menjual minyak tanah di tengah kelangkaan minyak tanah yang ada di daerah daerah terutama daerah terpencil,” akuinya.
Menyoal keluhan tersebut, Uluputty mengakui, Pertamina sudah menjelaskan kondisi-kondisi itu akan diatasi.
“Nanti pada tahun-tahun mendatang. Karena kemarin itu kan bersamaan dengan akhir tahun yang permintaannya juga melonjak misalnya ada beberapa pelaku pelaku perikanan kan menggerakkan mesinnya itu dengan minyak tanah yang awalnya diperkirakan memakai solar ternyata banyak yang memakai minyak tanah,” paparnya.
Sementara program pemerintah, proyek pembuatan jalan misalnya. Katanya, telah dijelaskan kondisinya. Yang mana akan diprediksi nanti lebih matang kedepan sehingga dampaknya ke masyarakat itu bisa diminmalisir.
“Dalam tanda kutip, pembelian Solar atau BBM lain yang dilakukan perusahan untuk kepentingan pembangunan,” terangnya.
Ada percepatan misalnya tadi pembangunan jalan dimana-mana, kemudian kondisi penggunaan yang tinggi, dan juga kuotanya juga semakin menipis, karena bahan bakar tertentu juga.
Dikatakan, ada dua jenis sistem bahan bakar. Diantaranya subsidi dan nonsubsidi. Kadang-kadang kuota yang disubsidi itu habis sementara ada penimbunan kuota bersubsidi.
“Memang kita mengharapkan ada penertiban baik dari pemerintah, perindustrian dan perdagangan dan juga dari keamanan,” pungkasnya.*** KN-02
