Data KPM yang seharusnya layak menerima bantuan sosial, tetapi justru tidak mendapatkan bansos, sehingga harus disurvei
———————————-
KABARNYATA.COM- Masohi, Way Kanan: Pelaksanaan survei ground check Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih dilaksanakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Survei ini merupakan upaya integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan (P3KE) untuk memvalidasi data KPM dan memastikan ketepatan sasaran penerima Bantuan Sosial (Bansos).
Pendamping PKH di Kabaten maluku tengah Yusup Ibrahim patty mengatakan survei hanya dilakukan kepada KPM yang terindikasi membutuhkan validasi data tambahan atau berpotensi tidak lagi memenuhi syarat penerimaan bansos.
“Tidak semua KPM disurvei oleh pendamping PKH, hanya KPM tertentu yang di survei DTSEN karena datanya bermasalah dan butuh validasi dan verifikasi ulang,” kata Yusup patty (19-03-2025).
Dia menjelaskan terdapat tiga masalah utama pada data KPM yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah tidak aktif atau yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dan memastikan keakuratan data dan pendamping PKH juga memastikan kondisi ruma dan pekerjaan dan pendapatan perbulan sehingga data ini sesuwai sasaran mana yang dapat dan tidak dapat bantuan” ucapnya
“Selanjutnya data KPM yang tidak memenuhi syarat penerima, atau yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial,” jelasnya.
Kemudian, Patty data KPM yang seharusnya layak menerima bantuan sosial, tetapi justru tidak mendapatkan bansos, sehingga harus disurvei. (KN As.001)
