KABARNYATA.COM.- .Puluhan pedagang kecil di Jalan Abdullaj Soulissa, Kota Masohi mendatangi LSM Pukat Seram untuk minta bantuan pendampingan atas rencana relokasi pedangan yang akan dilakukan oleh Pemda Maluku Tengah.
Beberapa kali kasat Pol PP datang kepada para pedagang yang mengesankan intimidasi seolah-olah harus cepat-cepat pindah ke pinggiran pantai Ina Marina.
Ketua LSM Pukat Seram kepada kabarNyata.com, Minggu 11-November 2023 mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap arogansi Kasat Pol PP Malteng kepada pedagang yang ada fi Kota Masohi.
Menurut Fahri, “Satpol memang memberi surat peringatan kepada pedagang tapi dalam isi surat yang ditandatangai oleh Kasatpol PP Bony Kabrahanubun itu intruksinya sampai malam Minggu( tadi malam) pedgang harus pindah. Kalau tidak di dengar resiko ditangung sendiri.”.
Dia mengatakan Instruksi Kasat Ini mengesankan intimidasi terhadap pedagang selaku penggerak ekonomi di daerah ini. Mereka ini masuk dalam sektor UMKM yang harus dilindungi
Fahri Aktivis yang suka membela kaum lemah ini mengungkapkan , “semua siap pindah yang penting jangan separuh-separuh, karena hal itu juga berpengaruh terhadap omset para pedagang yang menurun drastis. tegasnya.
“ Kalau mau terapkan aturan dengan dasar Perda, mestinya semua harus direlokasi, biar jangan ada lagi yang berjualan diatas trotoar atau di tepi jalan supaya tidak menimbulkan kecemburuan atau diskriminasi.”.
Dia menyarankan untuk penataan area di pantai Ina Marina itu dengan baik danntertib biar kelihatan bagus dan tertata rapi.
LSM juga sudah berkoordinasi dengan Pemda dan pejabat terkait untuk kita sampaikan hal ini, dan tanggapan Bupati akan diagendakan untuk rapat dulu bersama pedagang dengan semua instansi terkait baru di putuskan untuk direlokasi dengan baik tanpa menyisakan problem baru.Ungkapnya.
Pemda memastikan tempat yang jelas karena sudah ada beberapa pedagang yang pindah ke area pantai tetepi mereka berhadapan deng masyarakat yang mengklaim tempat jualan.
Sementara itu para pedagang juga meminta Pemda kalau bisa ada fasilitas listrik untuk penerangan waktu malam dan air yang cukup dan mereka siap membayar kontribusi kepada daerah.
“Inikan bagus untuk menambah PAD. Selain itu, padagang juga kan ada membayar retribusi sampah Rp. 1000 per hari atau Rp. 30.000 per bulan.”.
Sedangkan tarif retribusi sampah rumah tangga yang cuma Rp. 10.000 per bulan tapi kan tetap dipenuhi pedagang sebagai bentuk kontribusi mereka kepada negara. Jadi, harus dipastikan juga apakah betul retribusi sampah yang 3x lebih mahal dari tarif sampah rumah tangga itu masuk kas daerah apa tidak? Tanya Fahri.
Yang jelas sikap Kepala Satpol PP yang ngotot ini tidak sejalan dengan langgam kepemimpinan Bupati. Pj Bupati tampil humanis, tapi kok bawahnya bengis ke rakyat kecil?
Perintah Bupati lain, yang dijalankan kok lain? Ini kan merusak citra birokrasi sebagai pelayan rakyat.. Lanjut Fahri.
Disamping itu ada perkara lain yang lebih krusial yang harus jadi perhatian sebagai bahan evaluasi yang akan kami tindaklanjuti. Jadi, Pj Bupati harus evaluasi yang bersangkutan dan di copot dari jabatannya” tegasnya. ( KN-AS01)
