Amburadul, bobrok sekali cara mengelola Keuangan
———————–
KABARNYATA.COM Defisit kerap dijadikan sebagai alasan utama untuk menjawab kegagalan pemda tetapi proyek malah bertambah banyak. Sementara sektor urgen kebutuhan publik justru sengaja diabaikan dan dikelola secara serampangan.
Ketua LSM pukat seram Fahry Asyatry menyampaikan pengelolaan keuangan amburadul dan bobrok. Banyak hutang menumpuk Setelah proyek bertambah hutang menumpuk. katanya.
Pemda masih berhutang kepada pihak ketiga atas kewajiban pekerjaan yang telah mereka lakukan. Pencairan pun “liat-liat orang” atau tergantung “arahan”.
Fahry juga menjelaskan Ada proyek yang telah dikerjakan full 100% tapi belum dibayar sama sekali , padahal sudah satu tahun anggaran, ada yang baru cair 30% padahal pekerjaannya sudah 100”, dan ada yang justeru pekerjaan belum beres tapi sudah dicairkan 100% .
Fahri menilai Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Maluku Tengah amburadul dan bobrok, yang mengakibatkan Pihak ketiga atau kontraktor yang telah menyelesaikan 100% Proyek pembangunan ada yang belum dibayar, dan lebih bobrok lagi, proyek yang belum selesai dengan anggaran yang pantastis sudah dibayar 100%.
“Amburadul, bobrok sekali cara mengelola kuangan daerah.katanya”.
Setelah pemotongan anggaran karena efisiensi dari pempus dan setelah TPG tidak lagi parkir di RKUD, makin repot keuangan daerah. Hingga saat ini Pemda tidak pernah transparan angka defisit dan berapa angka hutang ke pihak ketiga.
Yang direncanakan keuangan pemda Yang gunakan anggaran pemda Yang bikin defisit pemda sendiri Tapi rakyat yg diminta bersabar dan yg kena akibatnya juga rakyat.
Akibat pemda Malteng belum menyelesaikan pembayaran, berdampak pada para pekerja proyek ada yang belum mendapatkan pembayaran dari kontraktor.
Luar biasa Maluku Tengah makin maju, problem keuangan mulai mengancam.
Kami minta Aparat Penegak Hukum usut tuntas pengelolaan keuangan dan proyek pembangunan yang bermasalah di Maluku Tengah. seperti Proyek revitalisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 38 Maluku Tengah di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, diduga bermasalah.
Meski anggaran telah cair 100 %, proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 ini masih belum rampung dan kini terbengkalai.
Proyek Revitalisasi SMPN 38 Malteng dgn No: 420/23.a/KONTRAK/DAK-SMPN 38 MT/VII/2024 senilai Rp. 3.403.919.000 juga diduga bermasalah serius .
Masyarakat masih menunggu perkembangan hasil penyelidikan Kejari Maluku Tengah tentang Tunjangan Hari Raya Berdasarkan dua laporan masyarakat yang masuk ke Kejari Malteng. Dari laporan itu, Kejari Malteng keluarkan surat perintah penyelidikan Nomor : Print-558/Q.1.11/PD.1/07/2024., Anggaran yang dialokasikan melalui DAU 2023 untuk pembayaran THR guru sebesar Rp7,4 miliar. Dana itu akan dibayarkan kepada 2.512 Guru ASN dan 155 Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). dilansir dari Radiodms.com.5.9/24
.Uang THR ini dipakai untuk apa. Semoga Malteng bangkit dapat terwujud pada pemerintahan baru ini .(KN.AS.001)
