Ambon, Kabarnyata.com– BARU terkuak setelah sekian lama mengendap di salah satu sumber terpercaya media ini. Iqbal Payapo, anak Bupati kabupaten Seram Bagain Barat (SBB) diduga melakukan politisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Informasi yang diterima media ini, Sabtu (16/01) menyebutkan, Iqbal didampingi Raja Laturake Thomas Andre Mawene mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik.
Pasalnya dalam sesi foto bersama, tampak Iqbal Payapo mengajak masyarakat menggangkat 2 (dua) jari, yang mengisyaratkan dukungan terhadap Ayahnya untuk tetap mempertahankan posisi sebagai Bupati melanjutkan kepemimpinan dalam birokrasi di momen politik kedepan.
Foto yang diterima media ini, Iqbal Payapo yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Maluku itu membagikan bingkisan sembako yang dikemas dalam kertas pelastik berwarna hitam kepada Masyarakat desa Laturake dan Buria Kecamatan Taniwel Provinsi Maluku.
Hal ini dikuatkan dengan bukti rekaman camat Taniwel Husein Luhulima berdurasi kurang lebih dua menit.
Dalam rekaman itu, disebutkan, sembako itu bersumber dari APBN dan dibagikan Iqbal Payapo, didampingi penjabat Desa Laturake.
Dia juga mengakui bahwasanya sesi foto, masyarakat diajak mengangkat dua jari.
Informasi tersebut pula dibenarkan oleh salah satu masyarakat Desa Laturake yang enggan namanya ditulis.
“Itu bantuan awal. Kalau tidak salah penyaluran itu dilakukan pada bulan-bulan April 2020 lalu,” akuinya.
Warga itu membenarkan penjabat Desa Laturake yang datang mendampingi Saudara Igbal Payapo ke Desanya untuk membagikan bingkisan sembako yang bersumber dari APBN dana penanganan Covid 19, kepada masyarakat Desa Laturake.
Sebagaimana diketahui, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah menjadi persoalan tersendiri di tengah pandemi covid-19.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sendiri menegaskan bahwa bantuan sosial dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik dalam bentuk apapun. Apalagi menempelkan foto kepala daerah di bantuan tersebut.*** KN-02
